Anggota Kongres Konservatif Usulkan Pajak Pornografi, Dianggap Inkonstitusional

Anggota kongres konservatif di Amerika Serikat mengajukan proposal untuk mengenakan pajak pada konten pornografi daring, sebuah langkah yang segera menuai kritik keras karena dianggap inkonstitusional. Usulan ini muncul sebagai bagian dari upaya untuk mengatur lebih ketat akses terhadap materi dewasa di internet dan, bagi sebagian pihak, untuk menghasilkan pendapatan bagi inisiatif perlindungan anak.

Pajak yang diusulkan ini mencerminkan tren legislatif yang lebih luas, di mana separuh dari negara bagian di AS telah memberlakukan undang-undang verifikasi usia ketat untuk membatasi akses anak di bawah umur ke konten pornografi. Para pendukung berargumen bahwa pajak ini dapat mendanai program pencegahan perdagangan manusia atau kampanye pendidikan perlindungan anak. Namun, para kritikus, termasuk organisasi kebebasan sipil, melihatnya sebagai upaya sensor terselubung dan pelanggaran terhadap Amandemen Pertama, khususnya kebebasan berekspresi. Penerapan teknis pajak ini akan sangat kompleks, mengingat sifat terdesentralisasi internet dan tantangan dalam mengidentifikasi serta membebankan biaya pada penyedia konten global.

Jika diberlakukan, pajak pornografi ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan pada industri teknologi dan pengalaman pengguna. Perusahaan platform, penyedia layanan pembayaran, dan bahkan penyedia infrastruktur internet dapat terbebani dengan kepatuhan regulasi yang rumit, biaya operasional yang meningkat, serta risiko hukum. Bagi pengguna, hal ini dapat berarti kenaikan harga akses konten, pembatasan pilihan, dan kekhawatiran privasi seiring dengan peningkatan pengawasan transaksi. Lebih jauh, para ahli hukum dan teknologi memperingatkan bahwa langkah semacam ini bisa menjadi preseden berbahaya yang mengancam prinsip netralitas internet dan kebebasan digital.