Anggota Kongres Usulkan Pajak Pornografi, Kritikus: Langgar Konstitusi
Anggota kongres konservatif di Amerika Serikat tengah mendorong proposal pengenaan pajak pada konten pornografi daring. Inisiatif ini segera menuai kritik tajam, dengan para penentang menyatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar konstitusi, khususnya terkait kebebasan berpendapat dan informasi.
Dorongan untuk regulasi konten dewasa ini bukanlah hal baru. Saat ini, separuh dari negara bagian di Amerika Serikat telah memberlakukan undang-undang verifikasi usia untuk mencegah akses minor terhadap pornografi. Implementasi teknis verifikasi usia sendiri bervariasi, mulai dari penggunaan identitas digital, kartu kredit, hingga algoritma pengenalan wajah, yang kerap menimbulkan perdebatan serius mengenai privasi data pengguna dan efektivitasnya. Para kritikus berpendapat bahwa mekanisme ini tidak hanya membebani penyedia layanan tetapi juga berpotensi menciptakan basis data sensitif yang rentan disalahgunakan.
Jika usulan pajak ini disahkan, dampaknya terhadap industri teknologi dan pengguna internet diperkirakan signifikan. Bagi penyedia konten dewasa, baik platform besar maupun kreator independen, mereka akan menghadapi beban kepatuhan finansial dan operasional yang baru. Ini dapat mendorong beberapa platform untuk memblokir akses dari Amerika Serikat atau bahkan berpindah yurisdiksi untuk menghindari regulasi yang ketat. Sementara itu, pengguna mungkin akan merasakan kenaikan biaya langganan, pembatasan akses, dan yang paling utama, kekhawatiran yang meningkat terhadap privasi data pribadi mereka saat berinteraksi dengan situs-situs yang mewajibkan verifikasi usia ketat. Perdebatan ini menyoroti garis tipis antara perlindungan anak dan kebebasan digital.
