Dewan Perwakilan Rakyat AS Setujui Undang-Undang SPEED

Undang-Undang SPEED (Streamlining Permissions for Emerging Energy Technologies and Everyday Resources) telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS, meskipun perubahan yang dilakukan dapat mengancam proyek energi bersih. Undang-undang ini bertujuan untuk mempercepat proses peninjauan lingkungan federal dan memangkas ruang lingkup proses tersebut secara signifikan.

Proses peninjauan lingkungan federal saat ini diatur oleh Undang-Undang Kualitas Lingkungan Nasional (NEPA) yang diberlakukan pada tahun 1969. NEPA memerlukan badan pemerintah untuk melakukan penilaian dampak lingkungan sebelum memulai proyek infrastruktur besar, termasuk proyek energi. Namun, Undang-Undang SPEED berusaha untuk mempercepat proses ini dengan memperbarui ketentuan NEPA dan memperluas pengecualian untuk beberapa jenis proyek. Perubahan ini dapat mempengaruhi proyek energi bersih, seperti pembangunan ladang angin dan panel surya, yang sering memerlukan penilaian dampak lingkungan yang lebih ketat.

Dampak dari Undang-Undang SPEED terhadap industri energi bersih masih belum jelas, namun beberapa kalangan khawatir bahwa perubahan ini dapat menghambat perkembangan proyek energi bersih dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Sementara itu, pendukung undang-undang ini berargumentasi bahwa perubahan ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi proyek. Undang-Undang SPEED masih harus disetujui oleh Senat AS sebelum dapat menjadi undang-undang yang sah.