Starlink Tuntut Dana Hibah Negara AS Tanpa Janji Kapasitas Jaringan
SpaceX, melalui unit layanan internet satelitnya, Starlink, dilaporkan menuntut dana hibah broadband dari pemerintah negara bagian di Amerika Serikat tanpa memberikan komitmen spesifik terkait kapasitas jaringan atau jumlah pelanggan yang akan dilayani. Sikap ini memicu kekhawatiran di kalangan regulator dan pembuat kebijakan yang berupaya menutup kesenjangan digital di wilayah yang kurang terlayani.
Dana hibah broadband ini umumnya dialokasikan oleh pemerintah federal dan negara bagian untuk mempercepat penyediaan akses internet di daerah pedesaan dan terpencil yang tidak ekonomis bagi penyedia infrastruktur kabel tradisional. Starlink, dengan konstelasi ribuan satelit orbit rendah (LEO), dipromosikan sebagai solusi inovatif untuk tantangan ini. Namun, penolakan SpaceX untuk menjamin performa atau cakupan layanan secara eksplisit kepada pemerintah negara bagian dapat mempersulit akuntabilitas penggunaan dana publik. Sebelumnya, Starlink juga sempat menghadapi pengawasan ketat setelah menerima miliaran dolar dalam program Rural Digital Opportunity Fund (RDOF) FCC, yang sebagian kemudian dibatalkan karena dinilai gagal memenuhi kriteria tertentu.
Kebijakan SpaceX ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana publik untuk infrastruktur penting. Bagi negara bagian, ini berarti risiko mengalokasikan anggaran tanpa jaminan pengembalian investasi yang jelas dalam bentuk peningkatan akses broadband yang andal bagi warganya. Dampaknya terhadap pengguna akhir dapat berupa terus berlanjutnya kesenjangan akses internet, di mana daerah pedesaan mungkin tetap tidak mendapatkan kualitas layanan yang dijanjikan meskipun subsidi telah diberikan. Situasi ini juga menantang regulator untuk merumuskan kerangka kerja yang lebih ketat agar penyedia layanan, terutama yang memanfaatkan teknologi baru, dapat dipertanggungjawabkan atas janji mereka dalam upaya memperluas jangkauan internet secara merata.
